Tulungagung, infopagi.com – Masyarakat diminta lebih waspada saat melakukan transaksi jual beli secara daring. Pasalnya, kasus penipuan dan penggelapan masih menjadi salah satu tindak kejahatan yang banyak dilaporkan di wilayah Kabupaten Tulungagung.
Polres Tulungagung mencatat sebanyak 56 laporan kasus penipuan dan penggelapan sepanjang Oktober 2026. Sebagian besar laporan tersebut berkaitan dengan kejahatan yang memanfaatkan platform transaksi online.
Wakil Kepala Polres Tulungagung Kompol Siswanto mengatakan, puluhan laporan tersebut menjadi perhatian kepolisian sekaligus pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum melakukan transaksi.
“Ada 56 laporan kasus penipuan penggelapan selama sebulan lalu. Karenanya kami mengimbau masyarakat mewaspadai modus penipuan melalui transaksi jual beli daring,” kata Siswanto di Tulungagung, Sabtu, (14/11/2026)
Ia menjelaskan, jumlah tersebut merupakan bagian dari 109 laporan tindak kejahatan yang diterima Polres Tulungagung selama Oktober 2026.
Menurut Siswanto, modus penipuan dan penggelapan dapat terjadi melalui transaksi langsung maupun platform digital. Salah satu modus yang perlu diwaspadai adalah penipuan segitiga dalam jual beli online.
Modus tersebut memanfaatkan hubungan komunikasi dan transaksi antara penjual dengan pembeli untuk mengelabui korban. Pelaku biasanya memainkan peran sebagai perantara sehingga salah satu pihak mengalami kerugian tanpa menyadari adanya penipuan.
Polres Tulungagung mengimbau masyarakat yang menjadi korban atau menemukan indikasi tindak penipuan agar segera melapor kepada kepolisian. Langkah cepat tersebut penting untuk membantu petugas menelusuri informasi, bukti transaksi, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Kami meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan indikasi kasus penipuan dan penggelapan agar bisa segera ditangani petugas kami,” ujarnya.
Selain penegakan hukum, Polres Tulungagung juga membuka peluang penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice. Namun, mekanisme tersebut hanya dapat diterapkan terhadap perkara yang memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Siswanto menegaskan, penerapan keadilan restoratif bukan berarti semua perkara penipuan dapat diselesaikan di luar proses peradilan. Setiap penanganan tetap harus mempertimbangkan aturan hukum serta persyaratan yang telah ditetapkan.
Untuk mencegah masyarakat menjadi korban berikutnya, kepolisian mengingatkan warga agar tidak mudah percaya terhadap penawaran di platform jual beli daring. Masyarakat disarankan memeriksa identitas penjual, memastikan keaslian informasi barang, serta mengecek keamanan rekening dan metode pembayaran sebelum menyelesaikan transaksi.
“Keamanan lingkungan bukan semata-mata tugas kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama yang dimulai dari lingkup keluarga, RT, RW, hingga tingkat desa demi menjaga situasi Kabupaten Tulungagung tetap kondusif,” katanya.
Melalui imbauan tersebut, Polres Tulungagung berharap masyarakat semakin cermat dalam bertransaksi dan berperan aktif mencegah tindak kejahatan, khususnya penipuan yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital. (*IP)












